Landasan Hukum dalam Membangun Bisnis

Dalam membangun bisnis, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari konsep, modal, marketing, dan yang terpenting,  aspek hukum. Sayangnya, masih banyak pengusaha muda yang menganggap enteng aspek-aspek tersebut dan tidak mempercayai ahli hukum untuk turun tangan dalam mengembangkan bisnisnya. Landasan hukum dalam membangun bisnis diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis itu sendiri. Dengan adanya perlindungan hukum, bisnis dapat terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebagai negara hukum, semua jenis tindakan baik oleh individu maupun kelompok harus didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai landasan hukum dalam membangun bisnis, CoHive VOZA mengadakan sebuah diskusi menarik dengan judul, “Legal Aspects of Creating Business” (Aspek Legal dalam Membangun Bisnis). Dalam diskusi ini turut mengundang Dr. Michael Hans S.H., S.E., M.Kn., LL.M., CLA, seorang pengacara dan konselor hukum, konsultan kekayaan intelektual, auditor hukum bersertifikat, dan pendiri Brand Advice. Diskusi ini dimoderatori oleh Reyhan Mahardika, Event Management Associate CoHive.

Dalam membangun bisnis ada empat aspek penting yang perlu diberi landasan hukum, yaitu:

 Orisinalitas gagasan bisnis

Pada awal merintis bisnis,  penting untuk melihat landasan hukum yang ada. Penting untuk memahami landasan hukum yang ada sehingga pemilik bisnis dapat melaraskan kontrak yang diperlukan bagi usahanya tersebut. Selain itu, perlu dilakukan riset yang mendalam mengenai orisinalitas gagasan bisnis tersebut, apakah ide tersebut baru atau sudah di gagas sebelumnya. Tindakan penjiplakan ide bisnis dapat diadili oleh hukum, oleh sebab itu keaslian sebuah gagasan bisnis perlu dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlindungan terhadap gagasan bisnis perlu dilaksanakan, yakni melalui lisensi bisnis, perjanjian, trademark, dan NDA (non disclosure agreement).

Kekayaan intelektual

Kekayaan intelektual adalah istilah yang digunakan untuk seperangkat hak eksklusif yang diberikan kepada mereka yang telah menghasilkan karya dan memenuhi kriteria perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa bentuk hak kekayaan intelektual (HKI), yaitu copyright, paten, trademark, desain, dan rahasia bisnis. Para pemilik bisnis perlu memikirkan HKI mereka secara menyeluruh dan memutuskan jenis yang sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan. Dengan begitu mereka dapat memiliki landasan hukum yang pasti dan mendapatkan perlindungan oleh negara.

Baca juga: Pertahankan Putaran Bisnis saat Pandemi

Kontrak

Banyak sekali kesalahpahaman mengenai pembuatan kontrak, salah satunya adalah tata cara menulis kontrak. Michael menekankan bahwa dalam membuat kontrak ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu kesepakatan, memenuhi kewenangan yang ada, adanya tujuan dan objek yang legal. Membangun sebuah bisnis perlu didasari oleh kontrak yang resmi, meskipun bisnis yang dilakukan berbentuk bisnis keluarga sekalipun. Dengan adanya kontrak, ketegasan terhadap suatu bisnis menjadi lebih jelas dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban antara pemilik perusahaan.

Struktur bisnis

Setelah melengkapi  ketiga aspek diatas, pemilik bisnis dapat mulai fokus pada struktur bisnis yang akan dibangun. Langkah pertama yang dapat diambil adalah dengan menentukan jenis perusahaan yang dibuat dan kontrak yang mendasari nya. Selain itu, pendanaan dan modal yang dibutuhkan, bagaimana cara yang tepat untuk mendapatkan pendanaan dan bentuk perjanjian yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, lokasi dan perizinan juga perlu diperhatikan, meskipun bisnis yang dilakukan terbilang usaha kecil karena semua pelaku usaha bisnis memiliki landasan hukumnya sendiri. Dalam membahas hal ini, Michael mengingatkan pentingnya perizinan, baik pada lingkungan, lokasi, hingga pajak.

 “Juris ignorantia non excusat” ketidaktahuan atas hukum bukanlah sesuatu tanpa alasan. Artinya, hukum memiliki sifat mengikat, baik bagi mereka yang paham dan tidak paham hukum. Akan tetapi, masih banyak orang yang memiliki kesalahpahaman atas hal ini dan dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai warga negara taat hukum, ada baiknya untuk mengedukasi diri kita dengan landasan hukum yang ada, sehingga semua usaha bisnis yang dilakukan dapat dilindungi oleh negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *